Negara, melalui Menteri Purbaya, bikin kebijakan: hambur dana Rp 200 T ke Himbara. Apa yang akan terjadi?
Secara cepat, Negara akan memperoleh pendapatan di luar pajak. Ada bunga 4% dari Rp 200 T itu. Fix! Kasarnya kalau flat, Himbara harus setor sekira Rp 8 T sebulan; Rp 96 T setahun. Belum setoran pokoknya.
Maka tidak salah kalau kebijakan Menteri Purbaya itu diikuti kebijakan lain untuk menyenangkan rakyat: penghapusan pajak bagi yang bergaji di bawah Rp 10 jt. Toh sudah ada Rp 8 T sebagai penggantinya.
*****
Secara cepat pula, sektor rill (jasa, dagang, dan manufaktur) akan memperoleh oksigen segar. Ada banyak uang di Himbara sana yang bisa dipake berinvestasi.
Himbara juga tidak perlu ragu memilih. Banyak kelompok usaha besar yang telah lama menjadi mitra mereka sedang menggarap proyek besar.
Ada yang lagi ngebor emas di gunung, ada yang lagi garuk-garuk pulau berisi nikel, ada yang lagi bikin dapur besar, macam-macam. Ada juga proyek-proyek Pemerintah yang butuh dana besar.
Semua proyek itu padat modal (butuh dana besar) dan padat karya (menyerap tenaga kerja banyak). Himbara sisa kenakan bunga kredit 6℅ up plus main di payroll. Selesai.
*****
Kalau semua berjalan mulus-mulus saja, maka kebijakan ini akan baik-baik saja. Kalau sebaliknya, rasa-rasanya, Menteri Purbaya yang khatam di LPS sudah bisa menganalisa tren kredit macet di bank-bank dan sudah tahu kemampuan institusi penjamin kredit menalanginya.
Cuma memang, yang menjadi masalah selama ini: sektor rill adalah tata surya korupsi. Kalau pengawasan kurang dan aturan tidak konsisten, bisa terjadi korupsi berjamaah setahun ke depan.
Contoh kecil saja: sudah menjadi rahasia umum, kalau dana BOS cair, Kepala Sekolah biasanya menghilang beberapa hari. Ditanya kenapa? Untuk menghindari wartawan dan LSM. Ini baru dana BOS.
Bagaimana kalau dana proyek? Bukan cuma wartawan dan LSM yang ketuk pintu, bubur kacang hijau dan cokelat manis pun turut tersaji di ruang tamu.
*****
Saya selamanya percaya: ekonomi bukan matematika. Faktor sosialnya besar. Apalagi politik. Hukum. Psikologi. Macam-macam.
Makanya, dalam ekonomi, satu tambah satu belum tentu dua. Bisa jadi seratus. Bisa jadi seribu. Bisa jadi minus. Minus sampai sejuta pun, bisa jadi.
Tapi mudah-mudahan kebijakan Negara kali ini bisa plus sejuta. Mudah-mudahan, yah. Plus 10 pun lumayan lah.
