Bicara Pancasila, saya jadi ingat berita dua atau tiga tahun lalu. Beritanya sangat positif: Mas Boy, Kadiv Humas Polri, berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjajaran. Disertasi beliau diuji langsung sama Kapolri Tito.
Apa hubungannya dengan Pancasila? Di disertasinya itu, Mas Boy menyoroti kondisi Indonesia kekinian yang condong menerapkan demokrasi liberal, bukan demokrasi pancasila. Mas Boy kemudian mencontohkan sistem pemilu langsung, satu orang satu suara, yang menurutnya sangat liberal.
Saya kemudian berpikir: liberalnya pemilu di mana? Oh iya, betul. Masa suara Professor setara dengan suara mahasiswa. Mungkin di situlah letak liberalnya.
*****
Apa bedanya demokrasi pancasila dengan demokrasi liberal? Demokrasi pancasila membuka ruang diskusi sebelum mengambil kebijakan. Yang berdiskusi tentu saja orang-orang terpilih yang memiliki kompetensi ilmu. Batasan moral diskusi pastinya pasal dan butir pancasila.
Minuman keras, misalnya, tidak akan menemukan ruang yang renggang kalau demokrasi pancasila diterapkan. Kenapa? Karena akan terbentur dengan Pasal satu Pancasila. Siswa jadul 90-an yang pernah ikut penataran P4 pasti ingat: Pasal satu Pancasila adalah pondasi dari empat pasal lainnya. Jadi, sangat tidak bisa diabaikan.
Beda kalau demokrasi liberal yang diterapkan. Semua kemungkinan bisa terjadi, sebab titik beratnya adalah kebebasan individu, bukan ketuhanan, boro-boro keadilan. Cenderung sekuler.
*****
Pertanyaan wawasan kebangsaannya: apakah Indonesia menerapkan demokrasi pancasila atau demokrasi liberal?
Kalau menerapkan demokrasi pancasila, kenapa pancasila dibentur-benturkan dengan agama?
Apakah pembenturan itu terjadi karena pancasila di Indonesia dikendalikan oleh orang-orang liberal?
Ada liberalis, saya lupa namanya, pernah bilang begini: "tugas kita sebagai warga negara Indonesia adalah menjaga pancasila, bukan mempraktikkannya!"
Jadi kalau ada yang berpendapat Pancasila sekarang dijadikan alat, bukan tujuan, itu pendapat yang tidak salah. Cenderung terbukti, malah.
