80 Tahun JK (2)

Jusuf Kalla terlahir sebagai pemimpin. Tidak salah penulis berkata seperti itu. Di usia JK yang pada 15 Mei 2022 mendatang genap 80 tahun, JK telah menjadi pemimpin di semua model organisasi: kepelajaran, kemahasiswaan, bisnis, asosiasi, pemerintahan, politik dan sosial.

Untuk organisasi kepelajaran, JK menjadi Ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) Sulawesi Selatan pada 1950-an. Jabatan itu diperoleh JK saat menjadi siswa di Sekolah Islam Datumuseng Makassar. Di organisasi PII inilah jiwa kepemimpinan JK mulai terasah.

Untuk organisasi kemahasiswaan, JK menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Makassar periode 1965-1966, Ketua Dewan Mahasiswa (Dema) Universitas Hasanuddin Makassar periode 1965-1966 dan Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Sulawesi Selatan periode 1966-1967.

Dalam sebuah kesempatan, JK pernah menceritakan masa-masa aktifnya sebagai aktifis mahasiswa. “Mahasiswa itu tidak selalu harus marah. Kami juga dulu sering berdemonstrasi, tapi tidak pernah bakar ban.”

Untuk organisasi bisnis, JK menjadi Direktur Utama NV Hadji Kalla dari 1968 sampai 1999. 

Bagi JK, organisasi bisnis itu tidak hanya berorientasi pada profit, tapi juga pertumbuhan (growth). “Profit bukanlah yang utama dikejar. Ada nilai yang sebenarnya lebih arif untuk dikejar, yakni growth.” kata JK.

Untuk organisasi asosiasi, JK menjadi Ketua Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin Makassar (Ika Unhas) dari 1992 sampai awal Maret 2022 kemarin. Setelah 30 tahun, posisi beliau akhirnya digantikan oleh Pak Amran Sulaeman.

Untuk organisasi pemerintahan, JK menjadi pemimpin di Departemen Perindustrian dan Perdagangan dari 1999 sampai 2000 dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dari 2001 sampai 2004.

Bagi JK, organisasi pemerintahan itu harus berorientasi pada proses. “Pemerintah harus memberikan pelayanan yang terbaik. Pandangan sinis bahwa kalau bisa dipersusah kenapa dipergampang harus dihindari,” kata JK.

Untuk organisasi politik, JK menjadi Ketua Umum Partai Golongan Karya. JK terbilang cukup setia dengan Partai Golkar meskipun banyak pandangan sinis terhadap partai binaan Soeharto itu. 

Di Golkar, JK memulai dengan menjadi kader muda di tahun 1980-an sampai menjadi Ketua Umum periode 2004 sampai 2009.

Untuk organisasi sosial, JK menjadi Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) dari 2009 sampai sekarang.

Banyak orang yang mengatakan bahwa JK tidak cocok memimpin di PMI karena bukan bidangnya, tapi JK mampu membuktikan bahwa dirinya bisa. JK telah membuat banyak terobosan baru di organisasi itu, terutama partisipasi PMI dalam penanganan bencana dan menjadikan donor darah sebagai gaya hidup.

Itulah JK yang telah menjadi pemimpin di semua model organisasi. Sayang, JK gagal menyempurnakannya dengan menjadi pemimpin negara. “Sekiranya jadi Presiden, lengkap betul hidup ini,” kata JK.

Terkait kepemimpinan, JK berujar di hadapan Direktur pelbagai perusahaan dalam sebuah acara yang diadakan majalah Warta Ekonomi: “Segala sesuatunya itu sebenarnya ditentukan oleh kepepimpinan, bukan organisasi. Organisasi itu penting, tapi organisasi baru bisa berjalan dengan kepemimpinan yang baik.”

80 Tahun JK (1)

Pada 15 Mei 2022 mendatang, Jusuf Kalla genap berusia 80 tahun. Banyak sudah pengalaman hidup yang dialami JK di usianya itu. Salah satunya: JK merasakan semua era kepresidenan dari Soekarno sampai Jokowi. Bukan cuma merasakan, JK juga turut aktif.

Pada era Soekarno (1945-1967), JK menjadi aktifis mahasiswa. Pada 1966, melalui organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Sulsel yang diketuainya, JK lantang mengritisi pemerintahan Soekarno hingga lengser setahun kemudian. 

Nama JK pun terukir dalam jajaran aktifis ‘66 bersama Akbar Tanjung, Mar’ie Muhammad, Nurcholis Madjid, Soe Hok Gie, dan lainnya.

Pada era Soeharto sampai Habibie (1967-1998): JK menjadi pengusaha sukses yang aktif di organisasi kepengusahaan, seperti Hipmi dan Kadin. Dua organisasi yang bersentuhan dengan Pemerintah.

JK kemudian aktif di Partai Golkar dan memulai karir pemerintahannya dengan menjadi legislator pada 1988. Jabatan itu terus berlanjut hingga Presiden Soeharto jatuh pada 1998 karena gerakan reformasi dan digantikan wakilnya BJ Habibie.

Pada era Abdurrahman Wahid (1999-2001), JK ditunjuk menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Yang menarik, JK kemudian dipecat Gus Dur.

Dalam acara ta'ziyah mengenang wafatnya Gus Dur, JK bilang: "Beliau (Gus Dur) kan setiap dua bulan memecat menteri. Hamzah Haz, Wiranto, lalu kemudian saya. Tapi semua tidak ada yang marah."

Pada era Megawati Soekarno Putri (2001-2004), JK ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. 

Atas posisi itu, JK bilang: "Saya selalu hormat sama Bu Mega karena dua kali saya diangkat jadi Menteri."

Pada era Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), JK menjadi Wakil Presiden pada periode pertama Pemerintahan SBY. Pada periode kedua, JK diamanahi menjadi Ketua Palang Merah Indonesia (PMI).

Oleh banyak wartawan, JK dikenang sebagai Wapres yang cepat dalam bertindak dan sangat terbuka memberikan jawaban atas kebijakan Pemerintah.

Bahkan setiap pekan sehabis sholat Jumat, di rujabnya, JK mengadakan acara tanya-jawab yang ramai dihadiri para wartawan.

Pada era Jokowi (2014-sekarang), JK diangkat menjadi Wapres pada periode pertama. Pada periode kedua, JK sudah tidak terlibat lagi secara internal dan hanya menjadi pengamat dan penasehat dari luar.

Mengenai kepemimpinan Jokowi, ada Dua pendapat JK yang menarik: pertama, Jokowi itu Presiden yang paling sering rapat. Apa-apa dirapatkan. Kedua, Jokowi adalah Presiden yang paling serius menyapa rakyatnya.

Itulah JK yang memiliki pengalaman merasakan semua era kepresidenan. Sayang JK gagal menggenapkan pengalamannya dengan merasakan era kepresidenannya sendiri.

JK menceritakan: “Hidup saya itu selalu berjenjang. Waktu di organisasi kemahasiswaan, saya mulai dari anggota kemudian sekjen, kemudian bendahara dan terakhir sebagai Ketua.”

“Di perusahaan, saya mulai dari karyawan, kemudian naik menjadi manajer, kemudian Direktur Utama dan terakhir Komisaris.”

“Di pemerintahan, saya menjadi menteri, kemudian menko, kemudian wakil Presiden. Cuma satu yang kurang. Sekiranya jadi Presiden, lengkap betul hidup ini.”

📸 Pak JK saat jadi aktifis mahasiswa (koleksi keluarga Kalla)

Mobil Dinas

Awal orde lama, sekira 1950-an, adalah waktu-waktu dimana integritas begitu luar biasa. Saking luar biasanya, pejabat kala itu pakai mobil dinas betul-betul untuk kerja, bukan pribadi. Ada Menteri Kehakiman, contohnya, yang dibawa ke pengadilan hanya gegara istrinya pakai mobil dinas ke pasar. 

Sampai krisis ekonomi terjadi di akhir 1960-an, barang-barang kantor tidak bisa dibedakan lagi dengan barang-barang pribadi. Termasuk mobil dinas. Ada bahkan pejabat yang nyambi jadi taksi liar sepulang kerja. Demi memenuhi kebutuhan hidup di tengah krisis.

*****

Standar mobil dinas Indonesia dari dulu selalu mewah. Soekarno yang memang sangat laki dan suka keindahan sampai punya tujuh mobil dinas: buick 8, Cadillac 75, Mercedes Benz 600, GAZ 13, Zil 111, limosin cabrio, dan chrysler Imperial. Ada yang beli; ada yang hadiah.

Chrysler, misalnya, itu dihadiahkan Raja Arab Saudi. Mobil itu sangat bersejarah karena di atas mobil itulah Soekarno nyaris tewas digranat dalam peristiwa Cikini 1957.

*****

Berbeda dengan Soekarno, Soeharto sepertinya tidak terlalu ribet dengan urusan mobil dinas. Sempat pakai limosin Cadillac 75, beliau akhirnya memutuskan pakai Mercedes Benz G-class sampai akhir jabatannya. Mercy kemudian menjadi standar mobil dinas Indonesia.

Penggunaan Mercy ini jelas sangat mewah. Bandingkan dengan India kala itu yang lebih memilih pakai Fiat atau Mazda. Kedua negara ini sama-sama baru mau berkembang.

Ada cerita menarik pasca reformasi. Kala itu, pejabat Indonesia mengejar-ngejar IMF sampai ke Paris. Mereka sudah menyiapkan pertemuan dengan segala jamuan, termasuk mercy-mercyan. Apa yang terjadi? IMF yang mau kasih uang Indonesia malah datang ke jamuan pakai bus berombongan.

Pancasila

 Bicara Pancasila, saya jadi ingat berita dua atau tiga tahun lalu. Beritanya sangat positif: Mas Boy, Kadiv Humas Polri, berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjajaran. Disertasi beliau diuji langsung sama Kapolri Tito.

Apa hubungannya dengan Pancasila? Di disertasinya itu, Mas Boy menyoroti kondisi Indonesia kekinian yang condong menerapkan demokrasi liberal, bukan demokrasi pancasila. Mas Boy kemudian mencontohkan sistem pemilu langsung, satu orang satu suara, yang menurutnya sangat liberal. 

Saya kemudian berpikir: liberalnya pemilu di mana? Oh iya, betul. Masa suara Professor setara dengan suara mahasiswa. Mungkin di situlah letak liberalnya. 

*****

Apa bedanya demokrasi pancasila dengan demokrasi liberal? Demokrasi pancasila membuka ruang diskusi sebelum mengambil kebijakan. Yang berdiskusi tentu saja orang-orang terpilih yang memiliki kompetensi ilmu. Batasan moral diskusi pastinya pasal dan butir pancasila.

Minuman keras, misalnya, tidak akan menemukan ruang yang renggang kalau demokrasi pancasila diterapkan. Kenapa? Karena akan terbentur dengan Pasal satu Pancasila. Siswa jadul 90-an yang pernah ikut penataran P4 pasti ingat: Pasal satu Pancasila adalah pondasi dari empat pasal lainnya. Jadi, sangat tidak bisa diabaikan.

Beda kalau demokrasi liberal yang diterapkan. Semua kemungkinan bisa terjadi, sebab titik beratnya adalah kebebasan individu, bukan ketuhanan, boro-boro keadilan. Cenderung sekuler.

*****

Pertanyaan wawasan kebangsaannya: apakah Indonesia menerapkan demokrasi pancasila atau demokrasi liberal?

Kalau menerapkan demokrasi pancasila, kenapa pancasila dibentur-benturkan dengan agama?

Apakah pembenturan itu terjadi karena pancasila di Indonesia dikendalikan oleh orang-orang liberal?

Ada liberalis, saya lupa namanya, pernah bilang begini: "tugas kita sebagai warga negara Indonesia adalah menjaga pancasila, bukan mempraktikkannya!"

Jadi kalau ada yang berpendapat Pancasila sekarang dijadikan alat, bukan tujuan, itu pendapat yang tidak salah. Cenderung terbukti, malah.

Laa Ilaaha Illallah

APAKAH ISLAM AGAMA INTOLERAN? Tergantung apa yang dibahas. Kalau yang dibahas keimanan, ketuhanan, Islam sangat intoleran. Tidak ada tenggang rasa sama sekali. Tidak ada basa-basi khas orang Indonesia yang selalu meneriaki tetangga yang lewat depan rumahnya, "Singgahki!"

Pondasi dasarnya adalah kalimat Laa ilaaha illallah. Ketika seorang muslim teguh mengucapkannya, maka dia harus minimal memaknai: tidak ada Tuhan selain Allah. Ada pula yang memaknai: tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dr. Nurcholis Madjid rahimahullah bahkan memaknai lebih tegas: semua Tuhan harus dihapus, harus dihilangkan, kecuali yang betul-betul Tuhan.

Maka tidak salah kalau seorang muslim menolak mengucapkan selamat atas hari raya agama lain, apalagi hari rayanya berhubungan dengan ketuhanan. Itu adalah salah satu upayanya ber-Laa ilaaha illallah. Bahasa pancasilanya: upaya untuk meng-Esakan Tuhan.

Tidak salah pula ketika seorang muslim menolak konsep pluralisme yang diusung para liberalis. Konsep yang sebenarnya pernah dinegosiasikan orang Quraysi kepada Nabi Muhammad. Tapi kemudian Nabi menolaknya karena menerima wahyu surah Al Kafirun dari Allah.

BAGAIMANA KALAU KONSEP KETUHANANNYA SUDAH DIHILANGKAN DAN YANG TERSISA HANYALAH SIMBOL BELAKA? Ini yang jadi perdebatan sampai sekarang. Dr. Nurcholis Madjid rahimahullah kasih contoh: "Kenapa kita sekarang dengan rileks memasang gambar Garuda di kantor-kantor kita, padahal itu kan kendaraannya Dewa Wisnu? Apakah kita tidak takut musyrik? Tidak, karena Garuda itu sudah kita bunuh begitu rupa, sehingga sekarang fungsinya tinggal dekorasi atau ornamen. Sebagai orang Islam kita harus memang begitu."

"Contoh lain adalah lambangnya Kampus ITB di Bandung, yaitu Patung Ganesha. Itu lebih gawat lagi, karena Ganesha itu Dewa Ilmu. Apakah para mahasiswa ITB ngalap berkah dari logo Ganesha itu? Jelas tidak. Mereka memakai jaket dengan gambar Ganesha tetapi sholat di masjid Salman. Mengapa? Karena Ganesha sebagai Dewa sudah "dibunuh" atau sudah terkena Laa ilaaha illallah itu. Proses ini penting. Dan itu sebenarnya yang secara sosiologis disebut sekularisasi, devaluasi, atau kadang-kadang juga disebut demitologisasi."

Begitu pula kalau ada muslim Indonesia yang namanya Wisnu, Ganesha atau Fortuna. Apakah mereka berharap berkah dari para Dewa-Dewa itu? Itu sudah harus dihilangkan. Harus didemitologisasi. Harus "dibunuh" dengan Laa ilaaha illallah.

Konsep demitologisasi inilah yang menjadi dasar Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah alias HAMKA untuk menghalalkan patung. Dulu patung disembah; diberhalakan. Sekarang, patung hanya sekadar karya seni, dekorasi, ornamen. Pun banyak ulama lain yang berpendapat sebaliknya.

DI MANA TOLERANSI ISLAM? Toleransi Islam ada dalam hal kemanusiaan. Nabi Muhammad sendiri mencontohkan bagaimana beliau secara rutin memberi makan kepada tetangga tuna netranya yang Yahudi. Padahal Yahudi itu sering mengkritisi kiprah dakwah Nabi.

Maka sangat tepatlah Nahdhatul Ulama (NU) memasang kalimat mutiara di lobi kantornya: "Mereka yang Bukan Saudaramu Dalam Keimanan adalah Saudaramu Dalam Kemanusiaan." Kalimat itu sangat tepat menggambarkan aplikasi toleransi dalam Islam.

Contoh lain: seorang pegawai di kantor. Karena alasan keimanan, dia menolak memberi ucapan selamat Natal kepada karyawan yang Kristen. Sebaliknya, karena alasan kemanusiaan, dia membela karyawan Kristen yang tidak menerima THR sesuai haknya.

Begitulah ketuhanan dan kemanusiaan itu. Biarlah berjalan di relnya masing-masing. Tidak perlu dibentur-benturkan. Toh di Pancasila pun keduanya punya pasal masing-masing.

Kuburan

Ketika Muhammad bin Abdul Wahhab dipercaya membangun warga Arab Saudi dari sisi agama, dia banyak melakukan reformasi. Reformasi yang kemudian diistilahkan orang-orang sekarang sebagai wahabi.

Salah satu reformasinya adalah dalam urusan kuburan. Sebelum Wahabi ada, banyak kuburan di Arab Saudi yang dikeramatkan. Mulai dari kuburan Nabi Muhammad, istrinya Aisyah, sampai para sahabat Nabi: Abu Bakar, Umar, dll. Bahkan kuburan-kuburan itu lebih ramai daripada Masjidil Haram.

Wahabi tidak menyukai itu. Apalagi, sejak dulu, Nabi Muhammad sendiri sudah mewanti-wanti: ratakan kuburan! Jangan buat bangunan di atas kuburan! Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala!

Wahabi pun mulai bergerak membereskan kuburan-kuburan keramat. Mereka menghancurkan bangunan di atasnya dan meratakannya dengan tanah. Mereka juga menyosialisasikan kepada warga agar tidak menyucikan dan menyembah kuburan.

Kecuali kuburan Nabi Muhammad, Wahabi tidak berhasil mengganggunya. Sebab ada ancaman dari Kekhilafahan Turki Utsmani: kalau bangunan di atas kuburan Nabi Muhammad dihancurkan, Arab Saudi akan diserang habis-habisan.

Tapi Wahabi tidak kehabisan akal. Dia mendesain agar makam Nabi Muhammad tidak mencolok dan kelihatan, sehingga warga bingung mencarinya. Wahabi bahkan menempatkan satpam untuk menjaganya.

Dr. Nurcholis Madjid memuji gerakan Wahabi dalam urusan kuburan itu. Kalau tidak, katanya, sekarang Arab Saudi sudah dipenuhi kuburan keramat. Yang menarik, Cak Nur sampai bilang: 

"Kalau diukur dari segi kuburan, orang Protestan itu lebih tauhid daripada orang Islam, sebab orang Protestan tidak terpikir untuk menyembah kuburan. Sebaliknya, orang Islam itu senangnya ke kuburan. Mau jadi pejabat, misalnya, mesti ke kuburan dulu. 

Kuda Troya di KPK

Sedari awal, hal paling dikhawatirkan terjadi di KPK adalah kuda troya: mafia korupsi manyusupkan orangnya ke dalam KPK, baik di level pimpinan, administrasi, maupun lapangan. Orang dalam itulah yang kemudian melindungi kepentingan mafia.

Isunya, di instansi hukum lain kuda troya lazim terjadi. Bahkan si calon orang dalam sudah disiapkan sejak masih pendidikan. Sekolahnya dibiayai; karirnya di-setting.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, di level pimpinan KPK diterapkan sistem kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan. Maksudnya: keputusan baru diambil kalau lima pimpinan KPK semuanya setuju dan sehati.

Siasatnya, kalau orang dalam cuma satu, bisa baku tahan ilmu sama yang empat. Begitu pula kalau cuma dua, masih ada tiga. Yang masalah memang kalau orang dalamnya sampai tiga. Apalagi kalau semuanya, selesai sudah.

Adapun di level bawah: administrasi dan lapangan, ini yang rumit diantisipasi. Makanya, cara-cara konservatif masih efektif diterapkan: setiap orang harus saling curiga. Dari sikap saling curiga memunculkan sikap saling menjaga. Yang menjadi masalah besar kemudian kalau ujungnya bukan sikap saling menjaga yang tercipta, tapi saling menjatuhkan. 

Kita doakan saja: mudah-mudahan KPK tetap eksis ke depannya. Kita juga berdoa: mudah-mudahan visi nomor 6 dan 8 Jokowi-Ma'ruf 2019-2024 segera terwujud.

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.