Presiden Prabowo itu dulunya Jenderal di TNI. Yah, yang namanya Jenderal, segala kebijakannya harus berjalan cepat dan seragam. Kayak orang baris-berbaris. Siappp... Gasss!!!
Itulah mungkin yang menjadi dasar pemikiran kenapa MBG -selama setahun lebih- langsung berjalan serentak di seluruh Indonesia. Catatan BGN terakhir: sudah ada 10.681 unit SPPG di seluruh Indonesia yang melibatkan 73.207 SDM.
Masing-masing SPPG memproduksi circa 2.500 nasi box tiap harinya. Artinya: ada 26.702.500 nasi box yang tersebar tiap harinya di sekolah-sekolah.
Ajaibnya, tidak ada yang menolak MBG. Yang mengkritisi banyak, tapi yang menolak -boleh dikata- tidak ada. Bisa jadi karena dampak ekonominya ke bawah sangat terasa. Bagi pengusaha maupun pekerja.
Jelas MBG tidak memberi keuntungan apa-apa bagi pemerintah. Hanya dana APBN yang berubah jadi nasi box lalu jadi tahi. Tetapi terkadang ekonomi itu begitu: tidak mengapa kurang tambah-tambahnya; yang penting bagus bagi-baginya.
Gaya cepat dan seragam kembali diterapkan Prabowo di program Koperasi Merah Putih. Tidak main-main, Pemerintah telah meresmikan 80.081 KMP secara administratif; 1.061 di antaranya telah diresmikan secara fisik.
Kalau melihat rencana program KMP, jelas akan terjadi pengadaan barang secara besar-besaran dan perekrutan SDM secara masif.
Target Prabowo jelas: KMP diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan ketahanan pangan di desa-desa. Dulu Presiden Soeharto pernah bikin KUD, tapi gagal. Apakah KMP akan berhasil? Kita tunggu aksinya.
Tidak berhenti di MBG dan KMP, Prabowo juga menyerentakkan program Sekolah Rakyat. Sudah 166 SR yang telah diresmikan dari 500 yang ditergetkan. Tentu SR butuh juga pengadaan barang dan perekrutan SDM yang besar dan masif.
SR punya tujuan sangat mulia: menyekolahkan murid dari keluarga miskin di seluruh Indonesia agar nantinya mereka punya masa depan cerah yang mampu memutus rantai kemiskinan.
Apakah SR akan berjalan sesuai target Pemerintah? Kita tunggu. Penjaringan siswa baru akan berlangsung tahun ini di awal ajaran baru.
Kalau melihat beban fiskal yang muncul karena MBG, KMP, dan SR, idealnya ketiga program itu dilakukan dulu secara bertahap. Dicoba dulu di daerah tertentu. Kalau sudah berjalan baik dan mapan, sistemnya tinggal di-copypaste ke daerah lain.
Tapi kembali lagi, Prabowo dulunya Jenderal TNI. Kebijakannya harus cepat dan seragam. Titik.