Digitalisasi itu Biasa Saja

Jaman sekolah dulu, kita selalu ditakut-takuti sama globalisasi. Di masa depan -katanya- bahasa Inggris sangat penting. Kita akan bersaing dengan orang asing. Yang tidak jago, tidak laku. Maka muncullah banyak tempat kursus bahasa Inggris: LIA, PIA, SIA, apalagi? CIA juga mungkin ada. Dari yang regular buka kelas sampai yang privat, berdua saja seruangan. Kayak tukang pijat.

Apa yang terjadi sekarang? Biasa saja. Bahasa Indonesia tetap bahasa kita. Meskipun adalah terlihat wujud dari globalisasi itu: wc pria-wc wanita berubah jadi men's-women's, supir jadi driver, karyawan jadi officer, direktur bla bla bla jadi chief bla bla bla officer. Atau yang biasa presentase akan menyelipkan kata which is, let's say, dan next.

Apakah bahasa Inggris tidak penting? Penting bagi yang membutuhkan. Jadi, fungsional saja. Bagi yang mau ke luar negeri, silahkan belajar dulu. Bagi yang cuma mau buka kafe, cukup tahulah dengan beberapa kalimat: order here, menu, sama beberapa pepatah Inggris buat hiasan di dinding.

*****

Jaman sekarang, kita ditakut-takuti lagi sama yang namanya digitalisasi. Bagi yang tidak mau berubah -katanya- akan binasa. Hal itu kemudian dikait-kaitkan dengan kematian Yahoo, stasiun televisi, dan koran. Bahkan ada yang bilang: di perusahaan yang full digital, cuma butuh satu akuntan. Bank-bank sudah tidak butuh teller. Wow, begitukah?

Menurut saya, biasa saja. Digitalisasi harus dikembalikan lagi: fungsional atau tidak? Dalam perusahaan bisnis, misalnya, digitalisasi harus jelas: apakah meningkatkan penjualan? Mengurangi biaya? Melindungi aset? Atau cuma gaya-gayaan. Kalau fungsinya tidak jelas, buat apa?

Mochtar Riady, nenek moyang Lippo Group, pernah marah-marah waktu mataharimall.com gagal total. Dia bilang: kita terlalu fokus ke digitalisasi. Rekrut ratusan teknisi bergaji mahal. Kita lupa jualan kita itu tetap fisik. Seharusnya kita fokus ke situ.

Mattoanging

Namanya Yusuf. Alumni STM 1 Makassar. Kemampuan teknisnya sangat baik: listrik, kayu, semua bisa dikerjakan. Terakhir, dia ternyata bisa membuat layang-layang berbentuk balok dan kubus. Dia menerbangkannya di area kompleks. Anak-anak senang melihatnya.

Ada satu episode kehidupan Yusuf yang menarik. Lelaki kelahiran 1969 itu menjadi salah satu dari puluhan orang yang memasang rumput di stadion Mattoanging. Entah untuk apa waktu itu, dia sudah lupa. Dugaan saya: untuk persiapan PSM bertanding di Liga Champions Asia. Entahlah.

Di Mattoanging, Yusuf punya privilege. Dia bisa masuk-keluar secara gratis. Kalau PSM main, Yusuf berjalan kaki ke Mattoanging dari rumahnya di Monginsidi. Di dalam stadion, dia jualan minuman. 

Kini, Yusuf sudah punya kehidupannya sendiri. Jauh dari hingar-bingar Mattoanging. Apakah stadion yang berumur 64 tahun itu akan dihilangkan atau tidak, dia tidak peduli. Walikota Danny bersikeras mengubahnya menjadi ruang terbuka hijau dan merelokasinya ke tempat lain.

Di kota London sana, tim sekelas Arsenal pernah mengalami hal demikian. Stadion Highbury yang telah dipakainya 93 tahun dialihfungsikan menjadi apartemen dan taman. Tidak ada yang protes. Tidak ada yang bicara sejarah. Sebagai gantinya, Arsenal dapat Emirates Stadium.

📸 Stadion Highbury (wowturkey.com)

Sawit

Di Sumatera dan Kalimantan, beberapa kebun sawit dikelola asing. Pemiliknya itu -biasanya- orang-orang Tamil: India, Srilanka, dll.

Sejarahnya begini: waktu Inggris menjajah Malaysia, mereka membuka kebun sawit. Karena pekerja-pekerja Melayu malas, Inggris pun mengimpor pekerja-pekerja Tamil dari negara jajahannya yang lain: India, Srilanka, dll.

Dalam perjalanannya, karena sudah menguasai proses bisnis sawit, beberapa orang Tamil menjadi pengusaha. Mereka menginisiasi kebun-kebun sawit di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia.

*****

Kebun sawit di Indonesia sudah mulai dikembangkan sejak jaman Belanda, sekutu Inggris. Polanya sama kayak Inggris di Malaysia: pakai pekerja-pekerja Tamil.

Pengembangan kebun sawit dimulai dari daerah Deli di Sumatera, lalu terus berkembang ke daerah-daerah lainnya: Aceh, Jambi, sampai menyeberang ke Kalimantan.

Maka 'tak heran, jejak orang Tamil dengan mudah kita dapatkan di Sumatera. Mereka telah melebur dengan orang Melayu lewat pernikahan. Sebagian orang Tamil juga hijrah ke pulau Jawa untuk berdagang.

Tokoh-tokoh Tamil di Indonesia banyak yang telah memberikan sumbangsih kepada bangsa. Sebut saja politikus H. S. Dillon, pengusaha kakak-adik Marimutu Sinivasan dan Marimutu Manimaren, artis Azhari bersaudara, dan yang paling familiar: keluarga Punjabi. 

Keluarga Punjabi adalah penguasa industri film di Indonesia. Sejak jaman film Warkop DKI sampai sekarang. Sampai-sampai jaman dulu ada peribahasa terkenal: 'tak ada rotan, Ram Punjabi.

*****

Pada 1950-an, Presiden Soekarno menasionalisasi semua perusahaan sawit. Maka terbukalah kesempatan bagi pengusaha lokal untuk mengelola sawit.

Sekarang, beberapa perusahaan lokal telah menjadi raksasa bisnis sawit: Astra, Sinar Mas, Sampoerna, dll. Mereka tidak kalah gesit dibandingkan pengusaha-pengusaha Tamil.

Jadi, secara nasionalisme, Indonesia tidak menjadi babu di bisnis sawit. Indonesia menjadi tuan. Meskipun secara lingkungan, konsekwensi besar harus diterima akibat deforestasi.

Bisnis sawit, dengan segala plus-minusnya- telah menjadi pondasi ekonomi negara ini. Melalui produk-produk yang yang dihasilkannya: sabun, shampo, mentega, minyak goreng, hand body, pomade, dll.

Orang Indonesia dan Sampahnya

Waktu Ridwan Kamil jalan-jalan ke French, dia melihat ada tempat sampah cantik di pinggir jalan kota di sana. Bentuknya sederhana. Plastik tinggal dicantol sebagai tempat sampahnya. Setelah full, plastiknya diganti dengan yang baru.

RK mau menerapkan itu di Bandung. Maka dia buatlah beberapa, lalu sebar ke beberapa titik. Hasilnya, tempat sampah itu ternyata tidak efektif dan tentu saja tidak bertahan lama. Banyak faktor: plastiknya hilang dicabut, plastiknya ditusuk-tusuk, tempat cantolannya miring karena ditendang, macam-macam.

Danny Pomanto juga sempat menerapkan itu di Makassar. Tempat sampah gendang, sebagian orang menyebutnya. Dan hasilnya: samalah kayak di Bandung.

Untuk orang Indonesia dan sampahnya, yang paling efektif memang seperti apa yang terlihat di gambar: langsung disiapkan kontainer sampah. Lebih efektif dalam segala aspeknya. Para pembuang sampah yang mau coba skill three point shoot-nya juga tidak bakalan meleset.

Koneksi dan Korupsi (2)

Makassar New Port (MNP) itu Proyek Strategis Nasional. Pemilik proyeknya PT Pelindo IV. Nilai proyeknya sekira Rp 2,3 T. Dibiayai APBN milik Kementerian Perhubungan.

Ada beberapa paket dalam proyek MNP:

Paket A: dermaga (mainkontraktor: PP)

Paket B: crossway dan container Yield (mainkon: PP dan Bumi Karsa)

Paket C: pemecah ombak, breakwater (mainkon: PP dan Bumi Karsa) 

Paket 1B dan 1C: tambahan crossway, container yield, dan breakwwter (mainkon: PP)

Paket D: gedung perkantoran dan fasilitas (mainkon: Adhi Karya)

Untuk membangun crossway dan container Yield, dibutuhkan proses reklamasi. Pemenang tender sebagai subkontraktornya adalah Royal Boskalis asal Belanda. Mereka punya manpower, tools, dan equipment yang mumpuni: kapal pengeruk, exca, dll. 

Sampai di sini, proyek masih aman. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena skema B to B masih jalan, business to business. Perusahaan dengan perusahaan. Profesionalisme dengan profesionalisme.

Masalah muncul tatkala Royal Boskalis butuh pasir dengan spesifikasi khusus untuk proses reklamasi. Pasir itu cuma ada di daerah Takalar sana dan beberapa Pulau di pinggiran Makassar. Tentunya, Royal Boskalis tidak bisa langsung menambang pasir di daerah itu. 

Maka muncullah perantara: perusahaan-perusahaan lokal. Merekalah yang menguasai daerah itu, mengurus izin tambang (IUP) dan Amdalnya di Pemrov Sulsel. Setelah keluar, merekalah yang memfasilitasi Royal Boskalis melakukan pengerukan pasir lewat skema jual-beli. Di sinilah masalahnya: muncul skema B to G (Bussiness to Government) di perizinanya.

Ujungnya, bukan cuma masalah B to G, muncul pula masalah B to P ( Bussiness to People) karena warga menolak aktifitas tambang dan pengerukan di daerah mereka. Kemudian G to P juga muncul karena warga mulai mempertanyakan kebijakan Pemrov Sulsel yang mengizinkan aktifitas tambang dan keruk itu. Sampai-sampai organisasi lingkungan turun tangan membela warga.

Demikianlah yang terjadi. Setahu saya, sampai sekarang masalah B to P dan G to P belum menemukan titik temu. Ujungnya: Gubernur Sulsel ditangkap KPK. Dan masalah ini pun menjadi panas.

Haram Bukan Cuma Miras

Dalam jual-beli, semua boleh dilakukan, kecuali yang dilarang! Yang dilarang bukan melulu soal riba, babi, judi atau miras, hal-hal lain pun banyak. Dan ingat, levelnya sama: haram.

Mengurangi takaran, misalnya, itu dilarang. Lazim terjadi pada penjual beras dan buah. Saking lazimnya, sampai-sampai penjual buah pasang papan bicara: Timbangan Jujur!

Jual barang KW pun itu dilarang, meskipun penjualnya jujur mengatakan. Kenapa? Karena menggunakan merek orang lain tanpa izin. Jahit celana di Maros, terus dikasih logo Nike, lalu dijual. Penjual seperti inilah yang jaman dulu dijuluki: Pakapala' Tallang.

Banyaklah hal-hal lain dengan ragam istilahnya: melanggar hak cipta, plagiat, dll. Sebagaimana miras, inipun perlu dibahas serius. Karena, sekali lagi, levelnya sama: haram!

Koneksi dan Korupsi

Koneksi Bussiness to Government (B to G) memang selalu menjadi celah korupsi di daerah. Mau itu proyek pemerintah daerah atau bukan, selama koneksi B to G terbentuk, potensi korupsi selalu ada: besar atau kecil. 

Mulai dari urus tetek-bengek perizinan sampai urus tagihan, semua tidak gratis. Tidak cukup dengan ucapan terima kasih. Sebagaimana kalimat dari mulut seorang karyawan instansi: "...terima kasih itu tidak dimakan, Pak!"

Pakde Joko sudah coba meminimalisasi potensi korupsi lewat perizinan. Omnibus Law yang didemo (plus tiktokan) Mahasiswa se-Indonesia tahun lalu salah satu isinya berintikan: perizinan dipusatkan. Meskipun belakangan ada pendapat: perizinan tetap dijalankan di daerah oleh Pemda, tapi mengikuti standar pusat.

Kalau fee proyek pemerintah, apa solusinya? Yang paling aman, ubah B to G jadi B to B. Proyek daerah mainkontraktornya harus BUMN. Nanti BUMN yang berhubungan dengan vendor dan kontraktor daerah. Jadi mereka tidak berhubungan langsung lagi dengan Pemda. Tidak ada lagi istilah kontraktor kepercayaan atau vendor kesayangan. 

Kalau semua serba BUMN, terus swasta dapat apa? Kuenya jadi kecil? Seingat saya, HIPMI sudah diskusikan itu dengan Pemerintah. Eh, Ketua HIPMI malah diangkat jadi Ketua BKPM. Ya sudahlah. Biarlah mereka baku atur. Toh Menteri BUMN dulunya juga orang HIPMI.