BJ Habibie

Saya dua kali bertemu dengan BJ Habibie secara langsung. Pun dari jarak jauh, tapi cukup berkesanlah.

Pertama pada 1996, saat diajak Om nonton parade Jet Tempur (Air Show) di Bandara Halim Perdanakusuma. Saya melihat beliau dari jauh. Bajunya parlente. Kacamata hitamnya keren. 

Jabatan beliau Menristek kala itu. Sangat dekat dengan Presiden Soeharto. Dengan segala persepsi masyarakat yang melekat kepada beliau: positif dan negatif.

Kedua pada 2011, saat beliau datang ke Graha Pena Makassar sebagai narasumber acara dialog buku Habibie-Ainun di studio FajarTV. Acara itu dihadiri ratusan warga Makassar, dari pejabat sampai masyarakat umum. 

Setelah acara, warga sibuk berusaha berfoto dengan Pak Habibie. Saya malah sibuk berusaha berfoto dengan Adrie Soebono, ponakan sekaligus Road Manager beliau. Tapi gagal.

Bijaksana

Kata toleransi rasa-rasanya sudah tidak relevan lagi. Apalagi kata itu sering sekali dipakai sebagian orang untuk menyerang sebagian yang lain.

Kata bijaksana sepertinya lebih cocok. Lebih netral dan enak didengar. Wisdom kalau di-English-kan. Yang diartikan "good judgement" oleh bule-bule.

Saya pribadi mengartikan bijaksana: mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Proporsional sesuai porsinya. Tahu kapan harus bicara, kapan musti diam. Simpati dan empati bersatu di dalamnya.

Minuman anggur beralkohol, misalnya. Bagi orang Islam, itu jelas haram. Tapi bagi orang Katolik, minuman itu dipakai perjamuan kudus. 

Bagaimana membijaksanainya? Muslim tetap mengharamkan. Katolik silahkan menggunakannya. Tidak perlu saling menghujat. Tidak perlu pula memberi selamat.

80 Tahun JK (3)

Sejatinya, Jusuf Kalla hanya memiliki satu gelar akademik: Sarjana Ekonomi. Itu diraihnya di usia 25 saat menyelesaikan pendidikan pada 1967 di Universitas Hasanuddin Makassar. 

Tapi yang menarik, JK memperoleh 14 gelar Doktor Kehormatan (Dr HC) dari universitas dalam maupun luar negeri; swasta maupun negeri. Torehan itu menyamai gelar Dr HC milik Presiden SBY. Pun masih jauh dari torehan Presiden Soekarno: 26 gelar.

Gelar Dr HC diperoleh JK karena selama 55 tahun berkarir di perusahaan maupun pemerintahan, JK banyak memberikan kontribusinya di pelbagai bidang: politik, kemanusiaan, sosial, kemanusiaan, dan bahkan agama.

Berikut rincian gelar Dr. HC milik JK yang pada 15 Mei 2022 mendatang akan berusia 80 tahun:

1. Universitas Malaya, Malaysia (2007): ekonomi.

2. Universitas Soka, Jepang (2009): perdamaian.

3. Universitas Pendidikan Indonesia (2011): pendidikan.

4. Universitas Hasanuddin (2011): ekonomi.

5. Universitas Brawijaya (2011): kewirausahaan.

6. Universitas Indonesia (2013): kepemimpinan.

7. Universitas Syah Kuala (2015): perdamaian dan kemanusiaan.

8. Universitas Andalas (2016): hukum pemerintahan daerah.

9. Rajamanga University of Technology Isan, Bangkok, Thailand (2017): perdamaian.

10. Universitas Islam Negeri Alauddin (2018): sosiologi agama.

11. Universitas Hiroshima Jepang (2018): pembangunan dan perdamaian.

12. Universitas Muslim Indonesia (2018): politik pemikiran Islam.

13. Universitas Negeri Padang (2019): pendidikan.

14. Institute Teknologi Bandung (2020): peningkatan sistem produktifitas.

📸 JK saat raih Dr HC dari ITB (dok. Tribun Timur)

80 Tahun JK (2)

Jusuf Kalla terlahir sebagai pemimpin. Tidak salah penulis berkata seperti itu. Di usia JK yang pada 15 Mei 2022 mendatang genap 80 tahun, JK telah menjadi pemimpin di semua model organisasi: kepelajaran, kemahasiswaan, bisnis, asosiasi, pemerintahan, politik dan sosial.

Untuk organisasi kepelajaran, JK menjadi Ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) Sulawesi Selatan pada 1950-an. Jabatan itu diperoleh JK saat menjadi siswa di Sekolah Islam Datumuseng Makassar. Di organisasi PII inilah jiwa kepemimpinan JK mulai terasah.

Untuk organisasi kemahasiswaan, JK menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Makassar periode 1965-1966, Ketua Dewan Mahasiswa (Dema) Universitas Hasanuddin Makassar periode 1965-1966 dan Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Sulawesi Selatan periode 1966-1967.

Dalam sebuah kesempatan, JK pernah menceritakan masa-masa aktifnya sebagai aktifis mahasiswa. “Mahasiswa itu tidak selalu harus marah. Kami juga dulu sering berdemonstrasi, tapi tidak pernah bakar ban.”

Untuk organisasi bisnis, JK menjadi Direktur Utama NV Hadji Kalla dari 1968 sampai 1999. 

Bagi JK, organisasi bisnis itu tidak hanya berorientasi pada profit, tapi juga pertumbuhan (growth). “Profit bukanlah yang utama dikejar. Ada nilai yang sebenarnya lebih arif untuk dikejar, yakni growth.” kata JK.

Untuk organisasi asosiasi, JK menjadi Ketua Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin Makassar (Ika Unhas) dari 1992 sampai awal Maret 2022 kemarin. Setelah 30 tahun, posisi beliau akhirnya digantikan oleh Pak Amran Sulaeman.

Untuk organisasi pemerintahan, JK menjadi pemimpin di Departemen Perindustrian dan Perdagangan dari 1999 sampai 2000 dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dari 2001 sampai 2004.

Bagi JK, organisasi pemerintahan itu harus berorientasi pada proses. “Pemerintah harus memberikan pelayanan yang terbaik. Pandangan sinis bahwa kalau bisa dipersusah kenapa dipergampang harus dihindari,” kata JK.

Untuk organisasi politik, JK menjadi Ketua Umum Partai Golongan Karya. JK terbilang cukup setia dengan Partai Golkar meskipun banyak pandangan sinis terhadap partai binaan Soeharto itu. 

Di Golkar, JK memulai dengan menjadi kader muda di tahun 1980-an sampai menjadi Ketua Umum periode 2004 sampai 2009.

Untuk organisasi sosial, JK menjadi Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) dari 2009 sampai sekarang.

Banyak orang yang mengatakan bahwa JK tidak cocok memimpin di PMI karena bukan bidangnya, tapi JK mampu membuktikan bahwa dirinya bisa. JK telah membuat banyak terobosan baru di organisasi itu, terutama partisipasi PMI dalam penanganan bencana dan menjadikan donor darah sebagai gaya hidup.

Itulah JK yang telah menjadi pemimpin di semua model organisasi. Sayang, JK gagal menyempurnakannya dengan menjadi pemimpin negara. “Sekiranya jadi Presiden, lengkap betul hidup ini,” kata JK.

Terkait kepemimpinan, JK berujar di hadapan Direktur pelbagai perusahaan dalam sebuah acara yang diadakan majalah Warta Ekonomi: “Segala sesuatunya itu sebenarnya ditentukan oleh kepepimpinan, bukan organisasi. Organisasi itu penting, tapi organisasi baru bisa berjalan dengan kepemimpinan yang baik.”

80 Tahun JK (1)

Pada 15 Mei 2022 mendatang, Jusuf Kalla genap berusia 80 tahun. Banyak sudah pengalaman hidup yang dialami JK di usianya itu. Salah satunya: JK merasakan semua era kepresidenan dari Soekarno sampai Jokowi. Bukan cuma merasakan, JK juga turut aktif.

Pada era Soekarno (1945-1967), JK menjadi aktifis mahasiswa. Pada 1966, melalui organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Sulsel yang diketuainya, JK lantang mengritisi pemerintahan Soekarno hingga lengser setahun kemudian. 

Nama JK pun terukir dalam jajaran aktifis ‘66 bersama Akbar Tanjung, Mar’ie Muhammad, Nurcholis Madjid, Soe Hok Gie, dan lainnya.

Pada era Soeharto sampai Habibie (1967-1998): JK menjadi pengusaha sukses yang aktif di organisasi kepengusahaan, seperti Hipmi dan Kadin. Dua organisasi yang bersentuhan dengan Pemerintah.

JK kemudian aktif di Partai Golkar dan memulai karir pemerintahannya dengan menjadi legislator pada 1988. Jabatan itu terus berlanjut hingga Presiden Soeharto jatuh pada 1998 karena gerakan reformasi dan digantikan wakilnya BJ Habibie.

Pada era Abdurrahman Wahid (1999-2001), JK ditunjuk menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Yang menarik, JK kemudian dipecat Gus Dur.

Dalam acara ta'ziyah mengenang wafatnya Gus Dur, JK bilang: "Beliau (Gus Dur) kan setiap dua bulan memecat menteri. Hamzah Haz, Wiranto, lalu kemudian saya. Tapi semua tidak ada yang marah."

Pada era Megawati Soekarno Putri (2001-2004), JK ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. 

Atas posisi itu, JK bilang: "Saya selalu hormat sama Bu Mega karena dua kali saya diangkat jadi Menteri."

Pada era Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), JK menjadi Wakil Presiden pada periode pertama Pemerintahan SBY. Pada periode kedua, JK diamanahi menjadi Ketua Palang Merah Indonesia (PMI).

Oleh banyak wartawan, JK dikenang sebagai Wapres yang cepat dalam bertindak dan sangat terbuka memberikan jawaban atas kebijakan Pemerintah.

Bahkan setiap pekan sehabis sholat Jumat, di rujabnya, JK mengadakan acara tanya-jawab yang ramai dihadiri para wartawan.

Pada era Jokowi (2014-sekarang), JK diangkat menjadi Wapres pada periode pertama. Pada periode kedua, JK sudah tidak terlibat lagi secara internal dan hanya menjadi pengamat dan penasehat dari luar.

Mengenai kepemimpinan Jokowi, ada Dua pendapat JK yang menarik: pertama, Jokowi itu Presiden yang paling sering rapat. Apa-apa dirapatkan. Kedua, Jokowi adalah Presiden yang paling serius menyapa rakyatnya.

Itulah JK yang memiliki pengalaman merasakan semua era kepresidenan. Sayang JK gagal menggenapkan pengalamannya dengan merasakan era kepresidenannya sendiri.

JK menceritakan: “Hidup saya itu selalu berjenjang. Waktu di organisasi kemahasiswaan, saya mulai dari anggota kemudian sekjen, kemudian bendahara dan terakhir sebagai Ketua.”

“Di perusahaan, saya mulai dari karyawan, kemudian naik menjadi manajer, kemudian Direktur Utama dan terakhir Komisaris.”

“Di pemerintahan, saya menjadi menteri, kemudian menko, kemudian wakil Presiden. Cuma satu yang kurang. Sekiranya jadi Presiden, lengkap betul hidup ini.”

📸 Pak JK saat jadi aktifis mahasiswa (koleksi keluarga Kalla)

Mobil Dinas

Awal orde lama, sekira 1950-an, adalah waktu-waktu dimana integritas begitu luar biasa. Saking luar biasanya, pejabat kala itu pakai mobil dinas betul-betul untuk kerja, bukan pribadi. Ada Menteri Kehakiman, contohnya, yang dibawa ke pengadilan hanya gegara istrinya pakai mobil dinas ke pasar. 

Sampai krisis ekonomi terjadi di akhir 1960-an, barang-barang kantor tidak bisa dibedakan lagi dengan barang-barang pribadi. Termasuk mobil dinas. Ada bahkan pejabat yang nyambi jadi taksi liar sepulang kerja. Demi memenuhi kebutuhan hidup di tengah krisis.

*****

Standar mobil dinas Indonesia dari dulu selalu mewah. Soekarno yang memang sangat laki dan suka keindahan sampai punya tujuh mobil dinas: buick 8, Cadillac 75, Mercedes Benz 600, GAZ 13, Zil 111, limosin cabrio, dan chrysler Imperial. Ada yang beli; ada yang hadiah.

Chrysler, misalnya, itu dihadiahkan Raja Arab Saudi. Mobil itu sangat bersejarah karena di atas mobil itulah Soekarno nyaris tewas digranat dalam peristiwa Cikini 1957.

*****

Berbeda dengan Soekarno, Soeharto sepertinya tidak terlalu ribet dengan urusan mobil dinas. Sempat pakai limosin Cadillac 75, beliau akhirnya memutuskan pakai Mercedes Benz G-class sampai akhir jabatannya. Mercy kemudian menjadi standar mobil dinas Indonesia.

Penggunaan Mercy ini jelas sangat mewah. Bandingkan dengan India kala itu yang lebih memilih pakai Fiat atau Mazda. Kedua negara ini sama-sama baru mau berkembang.

Ada cerita menarik pasca reformasi. Kala itu, pejabat Indonesia mengejar-ngejar IMF sampai ke Paris. Mereka sudah menyiapkan pertemuan dengan segala jamuan, termasuk mercy-mercyan. Apa yang terjadi? IMF yang mau kasih uang Indonesia malah datang ke jamuan pakai bus berombongan.

Pancasila

 Bicara Pancasila, saya jadi ingat berita dua atau tiga tahun lalu. Beritanya sangat positif: Mas Boy, Kadiv Humas Polri, berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjajaran. Disertasi beliau diuji langsung sama Kapolri Tito.

Apa hubungannya dengan Pancasila? Di disertasinya itu, Mas Boy menyoroti kondisi Indonesia kekinian yang condong menerapkan demokrasi liberal, bukan demokrasi pancasila. Mas Boy kemudian mencontohkan sistem pemilu langsung, satu orang satu suara, yang menurutnya sangat liberal. 

Saya kemudian berpikir: liberalnya pemilu di mana? Oh iya, betul. Masa suara Professor setara dengan suara mahasiswa. Mungkin di situlah letak liberalnya. 

*****

Apa bedanya demokrasi pancasila dengan demokrasi liberal? Demokrasi pancasila membuka ruang diskusi sebelum mengambil kebijakan. Yang berdiskusi tentu saja orang-orang terpilih yang memiliki kompetensi ilmu. Batasan moral diskusi pastinya pasal dan butir pancasila.

Minuman keras, misalnya, tidak akan menemukan ruang yang renggang kalau demokrasi pancasila diterapkan. Kenapa? Karena akan terbentur dengan Pasal satu Pancasila. Siswa jadul 90-an yang pernah ikut penataran P4 pasti ingat: Pasal satu Pancasila adalah pondasi dari empat pasal lainnya. Jadi, sangat tidak bisa diabaikan.

Beda kalau demokrasi liberal yang diterapkan. Semua kemungkinan bisa terjadi, sebab titik beratnya adalah kebebasan individu, bukan ketuhanan, boro-boro keadilan. Cenderung sekuler.

*****

Pertanyaan wawasan kebangsaannya: apakah Indonesia menerapkan demokrasi pancasila atau demokrasi liberal?

Kalau menerapkan demokrasi pancasila, kenapa pancasila dibentur-benturkan dengan agama?

Apakah pembenturan itu terjadi karena pancasila di Indonesia dikendalikan oleh orang-orang liberal?

Ada liberalis, saya lupa namanya, pernah bilang begini: "tugas kita sebagai warga negara Indonesia adalah menjaga pancasila, bukan mempraktikkannya!"

Jadi kalau ada yang berpendapat Pancasila sekarang dijadikan alat, bukan tujuan, itu pendapat yang tidak salah. Cenderung terbukti, malah.