Orang Indonesia dan Sampahnya

Waktu Ridwan Kamil jalan-jalan ke French, dia melihat ada tempat sampah cantik di pinggir jalan kota di sana. Bentuknya sederhana. Plastik tinggal dicantol sebagai tempat sampahnya. Setelah full, plastiknya diganti dengan yang baru.

RK mau menerapkan itu di Bandung. Maka dia buatlah beberapa, lalu sebar ke beberapa titik. Hasilnya, tempat sampah itu ternyata tidak efektif dan tentu saja tidak bertahan lama. Banyak faktor: plastiknya hilang dicabut, plastiknya ditusuk-tusuk, tempat cantolannya miring karena ditendang, macam-macam.

Danny Pomanto juga sempat menerapkan itu di Makassar. Tempat sampah gendang, sebagian orang menyebutnya. Dan hasilnya: samalah kayak di Bandung.

Untuk orang Indonesia dan sampahnya, yang paling efektif memang seperti apa yang terlihat di gambar: langsung disiapkan kontainer sampah. Lebih efektif dalam segala aspeknya. Para pembuang sampah yang mau coba skill three point shoot-nya juga tidak bakalan meleset.

Koneksi dan Korupsi (2)

Makassar New Port (MNP) itu Proyek Strategis Nasional. Pemilik proyeknya PT Pelindo IV. Nilai proyeknya sekira Rp 2,3 T. Dibiayai APBN milik Kementerian Perhubungan.

Ada beberapa paket dalam proyek MNP:

Paket A: dermaga (mainkontraktor: PP)

Paket B: crossway dan container Yield (mainkon: PP dan Bumi Karsa)

Paket C: pemecah ombak, breakwater (mainkon: PP dan Bumi Karsa) 

Paket 1B dan 1C: tambahan crossway, container yield, dan breakwwter (mainkon: PP)

Paket D: gedung perkantoran dan fasilitas (mainkon: Adhi Karya)

Untuk membangun crossway dan container Yield, dibutuhkan proses reklamasi. Pemenang tender sebagai subkontraktornya adalah Royal Boskalis asal Belanda. Mereka punya manpower, tools, dan equipment yang mumpuni: kapal pengeruk, exca, dll. 

Sampai di sini, proyek masih aman. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena skema B to B masih jalan, business to business. Perusahaan dengan perusahaan. Profesionalisme dengan profesionalisme.

Masalah muncul tatkala Royal Boskalis butuh pasir dengan spesifikasi khusus untuk proses reklamasi. Pasir itu cuma ada di daerah Takalar sana dan beberapa Pulau di pinggiran Makassar. Tentunya, Royal Boskalis tidak bisa langsung menambang pasir di daerah itu. 

Maka muncullah perantara: perusahaan-perusahaan lokal. Merekalah yang menguasai daerah itu, mengurus izin tambang (IUP) dan Amdalnya di Pemrov Sulsel. Setelah keluar, merekalah yang memfasilitasi Royal Boskalis melakukan pengerukan pasir lewat skema jual-beli. Di sinilah masalahnya: muncul skema B to G (Bussiness to Government) di perizinanya.

Ujungnya, bukan cuma masalah B to G, muncul pula masalah B to P ( Bussiness to People) karena warga menolak aktifitas tambang dan pengerukan di daerah mereka. Kemudian G to P juga muncul karena warga mulai mempertanyakan kebijakan Pemrov Sulsel yang mengizinkan aktifitas tambang dan keruk itu. Sampai-sampai organisasi lingkungan turun tangan membela warga.

Demikianlah yang terjadi. Setahu saya, sampai sekarang masalah B to P dan G to P belum menemukan titik temu. Ujungnya: Gubernur Sulsel ditangkap KPK. Dan masalah ini pun menjadi panas.

Haram Bukan Cuma Miras

Dalam jual-beli, semua boleh dilakukan, kecuali yang dilarang! Yang dilarang bukan melulu soal riba, babi, judi atau miras, hal-hal lain pun banyak. Dan ingat, levelnya sama: haram.

Mengurangi takaran, misalnya, itu dilarang. Lazim terjadi pada penjual beras dan buah. Saking lazimnya, sampai-sampai penjual buah pasang papan bicara: Timbangan Jujur!

Jual barang KW pun itu dilarang, meskipun penjualnya jujur mengatakan. Kenapa? Karena menggunakan merek orang lain tanpa izin. Jahit celana di Maros, terus dikasih logo Nike, lalu dijual. Penjual seperti inilah yang jaman dulu dijuluki: Pakapala' Tallang.

Banyaklah hal-hal lain dengan ragam istilahnya: melanggar hak cipta, plagiat, dll. Sebagaimana miras, inipun perlu dibahas serius. Karena, sekali lagi, levelnya sama: haram!

Koneksi dan Korupsi

Koneksi Bussiness to Government (B to G) memang selalu menjadi celah korupsi di daerah. Mau itu proyek pemerintah daerah atau bukan, selama koneksi B to G terbentuk, potensi korupsi selalu ada: besar atau kecil. 

Mulai dari urus tetek-bengek perizinan sampai urus tagihan, semua tidak gratis. Tidak cukup dengan ucapan terima kasih. Sebagaimana kalimat dari mulut seorang karyawan instansi: "...terima kasih itu tidak dimakan, Pak!"

Pakde Joko sudah coba meminimalisasi potensi korupsi lewat perizinan. Omnibus Law yang didemo (plus tiktokan) Mahasiswa se-Indonesia tahun lalu salah satu isinya berintikan: perizinan dipusatkan. Meskipun belakangan ada pendapat: perizinan tetap dijalankan di daerah oleh Pemda, tapi mengikuti standar pusat.

Kalau fee proyek pemerintah, apa solusinya? Yang paling aman, ubah B to G jadi B to B. Proyek daerah mainkontraktornya harus BUMN. Nanti BUMN yang berhubungan dengan vendor dan kontraktor daerah. Jadi mereka tidak berhubungan langsung lagi dengan Pemda. Tidak ada lagi istilah kontraktor kepercayaan atau vendor kesayangan. 

Kalau semua serba BUMN, terus swasta dapat apa? Kuenya jadi kecil? Seingat saya, HIPMI sudah diskusikan itu dengan Pemerintah. Eh, Ketua HIPMI malah diangkat jadi Ketua BKPM. Ya sudahlah. Biarlah mereka baku atur. Toh Menteri BUMN dulunya juga orang HIPMI.

Demokrasi dan Korupsi

Lord Acton bilang: idealnya, demokrasi dan korupsi itu bertolak belakang. Demokrasi itu untuk rakyat; korupsi itu untuk syahwat. Tapi yang terjadi di Indonesia sebaliknya: demokrasi dan korupsi itu linier. 

Apa sebab? Demokrasi itu biayanya mahal. Politisi dan partainya butuh dibiayai. Demi kekuasaan. Yang biayai tentu saja para cukong. Imbalannya: proyek, perizinan lancar, dll.

Najwa Shihab bilang: melalui prosedur-prosedur demokrasi, seperti partai, pemiliu, dan parlemen, seseorang berkesempatan mengakses anggaran demi kepentingan sendiri dan demi memenangi proses demokrasi itu.

Kasarnya: politisi menjalankan demokrasi, para cukong membiayai demokrasi. Demokrasi dan korupsi akhirnya saling membutuhkan dan saling menopang.

Dulu, kita bisa lihat dengan jelas hubungan spesial antara Presiden Soeharto dengan Pengusaha Sudono Salim. Satu ingin berkuasa; satunya ingin uang. Tiga dekade lamanya mereka bersahabat.

Dan hubungan antara Gubernur Nurdin dan Pengusaha Agung Sucipto adalah contoh yang baru. Demi proyek, Pengusaha Agung harus membiayai aktifitas demokrasi Gubernur Nurdin.

Atau begini saja, bagaimana kalau biaya-biaya seperti itu kita sebut saja sebagai biaya demokrasi, bukan biaya suap. Deal! Demi mewujudkan Indonesia yang berdemokrasi.

Wanci

 Viral berita perihal warga kampung yang ramai-ramai beli mobil, Saya jadi ingat Pulau Wanci (Wangiwangi) di Sulawesi Tenggara sana. 

Wa pada singkatan Wakatobi itu luasnya cuma seperempat Pulau Selayar. Tapi warga Wanci banyak juga yang beli mobil.

Dulu, warga Wanci biasanya beli mobil di Baubau. Mobil lalu dikasih menyeberang pakai kapal kayu. Entahlah sekarang, apakah masih begitu.

Mobil itu kemudian dipakailah sama warga Wanci untuk menyusuri jalan poros keramaian yang cuma sepanjang circa 10 km. Pulang-balek. Ke sana ke mari. 

Bahkan jalan poros yang mengelilingi Pulau Wanci full itu hanya sepanjang circa 40 km. Panjang yang bagi orang Kenya cuma dipakai buat lari-lari.

Yah, begitulah benda di kehidupan. Ada yang fungsional; ada yang emosional. Akar keinginan yang kemudian melahirkan materialisme. Aaapakahhh?

Vertigo

Saya pernah vertigo. Pada posisi tertentu, kepala saya pusing. Lingkungan sekitar terbalik dan berputar. Setelahnya, perut saya mual berujung muntah. Semua isi perut keluar. Tubuh keringat dingin dan lemas. Itu berlangsung seharian.

Kata teman yang dokter: itu vertigo karena posisi. Penyebabnya: kurangnya aliran darah dari jantung ke otak. Jadi tidak salah kalau ada yang bilang itu salah satu gejala penyakit jantung.

Bagi yang sudah vertigo dan punya cukup uang, periksa jantung Anda. Pasang memang cincin, kalau perlu. Bagi yang tidak, maksimalkan saja istirahat, terutama tidur. Biar jantung dan otak bisa istirahat banyak. 

Dan tentu saja banyak berdoa demi mempertebal keimanan. Sebagaimana lirik lagu Nike Ardilla: ...hanya iman di dada yang membuatku mampu selalu tabah menjalani...

https://news.detik.com/berita/d-5363698/rektor-paramadina-prof-firmanzah-diduga-meninggal-karena-vertigo?utm_content=detikcom&utm_term=echobox&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=oa&utm_source=Facebook#Echobox=1612586141